Transformasi Model CIPPO untuk Evaluasi Holistik Program Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum Merdeka

Abstract

Penelitian "Transformasi Model CIPPO untuk Evaluasi Holistik Program Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum Merdeka" merupakan lanjutan dari kajian sebelumnya yang berfokus pada penerapan model CIPPO (Context, Input, Process, Product, Outcome) dalam mengevaluasi layanan bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada tahap ini, penelitian melibatkan validasi instrumen angket yang digunakan untuk mengevaluasi program tersebut. Validasi awal menunjukkan 20 item dari 74 item angket siswa tidak valid, serta 5 item dari 26 item angket alumni tidak valid. Setelah revisi, instrumen memperoleh reliabilitas tinggi dengan Cronbach’s Alpha 0,968 untuk siswa dan 0,908 untuk alumni. Hal ini menunjukkan instrumen tersebut siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil analisis evaluasi menunjukkan perbedaan signifikan antara dua SMK yang menjadi subjek penelitian, yakni SMKN 3 dan SMKN 4 Banjarmasin. SMKN 4 Banjarmasin menunjukkan hasil yang lebih tinggi di seluruh komponen CIPPO.Pada komponen konteks, SMKN 4 mencatat rata-rata skor 3,56 dibandingkan 2,73 di SMKN 3, yang menegaskan kesiapan kebijakan dan dukungan fasilitas yang lebih baik. Komponen input dan proses juga menunjukkan skor yang lebih tinggi di SMKN 4, mengindikasikan keunggulan dalam sumber daya guru bimbingan dan konseling dan pelaksanaan layanan bimbingan. Dalam komponen outcome, dampak jangka panjang pada kesiapan siswa untuk dunia kerja lebih signifikan di SMKN 4 dengan skor 3,33 dibandingkan 2,89 di SMKN 3. Penelitian ini menegaskan efektivitas model CIPPO sebagai alat evaluasi holistik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan bimbingan dan konseling dalam mendukung Kurikulum Merdeka. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sekolah dan mempertimbangkan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Pemerintah diharapkan meningkatkan alokasi sumber daya untuk mengurangi disparitas antarsekolah, sementara dukungan kebijakan dan pelatihan guru bimbingan dan konseling perlu diperkuat untuk memaksimalkan potensi Kurikulum Merdeka.