Pascareorganisasi pemerintahan di negeri Belanda (akhir abad ke-19), memberi dampak politik dan pemerintahan terhadap Hindia Belanda termasuk Zuid En Ooster Afdeeling van Borneo. Binnenlands Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri) menjadi kajian utama dalam penelitian ini untuk melihat perkembangan masa krusial pemerintahan daerah Kalimantan Selatan sejak tahun 1938 sampai 1959. Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo pada akhir abad 19 (1890an), secara administrasi daerah Borneo bagian Selatan dibagi dalam wilayah administrasi sesuai Staatsblaad tahun 1898 Nomor 178, yakni: (a)Afdeeling Bandjarmasin en Ommelanden (daerah sekitarnya), (b) Afdeeling Martapura, (c) Afdeeling Kendangan, (d) Afdeeling Amoentai, ( c ) Afdeeling Doesoenlanden (tanah-tanah dusun), (d)Afdeeling Dajaklanden (tanah-tanah Dayak), (e) Afdeeling Sampit, (f) Afdeeling Pasir de Tanah Boemboe. Sampai tahun 1959, wilayah tersebut selalu mengalami perubahan. Terakhir, berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27/1959, dimana Pasir dinyatakan bagian dari Kalimantan Timur, sehingga wilayah Kalimantan Selatan tidak lagi mengalami banyak perubahan hingga saat ini. Setiap periode, baik masa kolonial (1938- 1942), masa Jepang (1942-1945), dan masa pascakemerdekaan (1945-1959) terdapat masa-masa cukup krusial, seperti berlakunya sistem politik dan pemerintahan antara NICA (Pemerintah Belanda) di satu pihak dan Pemerintah RI dan Gubernur Tentara ALRI pimpinan Hassan Basry di pihak lain. Kata kata Kunci: masa krusial, pemerintahan daerah, Kalimantan Selatan