Repo Dosen ULM

Masa Krusial Pemerintahan Daerah: Dari Keresidenan Bagian Selatan dan Timur Borneo Hingga Provinsi Kalimantan Selatan

Show simple item record

dc.creator Subiyakto, Bambang
dc.creator Syaharuddin, Syaharuddin
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2020-06-15T03:57:09Z
dc.date.available 2020-06-15T03:57:09Z
dc.identifier http://eprints.ulm.ac.id/9058/1/1.%20Masa%20Krusial%20Pemerintahan%20Daerah.pdf
dc.identifier Subiyakto, Bambang and Syaharuddin, Syaharuddin (2018) Masa Krusial Pemerintahan Daerah: Dari Keresidenan Bagian Selatan dan Timur Borneo Hingga Provinsi Kalimantan Selatan. Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. ISBN 978 602 7430716 (In Press)
dc.identifier.uri https://repo-dosen.ulm.ac.id//handle/123456789/9834
dc.description Pascareorganisasi pemerintahan di negeri Belanda (akhir abad ke-19), memberi dampak politik dan pemerintahan terhadap Hindia Belanda termasuk Zuid En Ooster Afdeeling van Borneo. Binnenlands Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri) menjadi kajian utama dalam penelitian ini untuk melihat perkembangan masa krusial pemerintahan daerah Kalimantan Selatan sejak tahun 1938 sampai 1959. Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo pada akhir abad 19 (1890an), secara administrasi daerah Borneo bagian Selatan dibagi dalam wilayah administrasi sesuai Staatsblaad tahun 1898 Nomor 178, yakni: (a)Afdeeling Bandjarmasin en Ommelanden (daerah sekitarnya), (b) Afdeeling Martapura, (c) Afdeeling Kendangan, (d) Afdeeling Amoentai, ( c ) Afdeeling Doesoenlanden (tanah-tanah dusun), (d)Afdeeling Dajaklanden (tanah-tanah Dayak), (e) Afdeeling Sampit, (f) Afdeeling Pasir de Tanah Boemboe. Sampai tahun 1959, wilayah tersebut selalu mengalami perubahan. Terakhir, berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27/1959, dimana Pasir dinyatakan bagian dari Kalimantan Timur, sehingga wilayah Kalimantan Selatan tidak lagi mengalami banyak perubahan hingga saat ini. Setiap periode, baik masa kolonial (1938- 1942), masa Jepang (1942-1945), dan masa pascakemerdekaan (1945-1959) terdapat masa-masa cukup krusial, seperti berlakunya sistem politik dan pemerintahan antara NICA (Pemerintah Belanda) di satu pihak dan Pemerintah RI dan Gubernur Tentara ALRI pimpinan Hassan Basry di pihak lain. Kata kata Kunci: masa krusial, pemerintahan daerah, Kalimantan Selatan
dc.format text
dc.publisher Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018
dc.relation http://eprints.ulm.ac.id/9058/
dc.subject L Education (General)
dc.title Masa Krusial Pemerintahan Daerah: Dari Keresidenan Bagian Selatan dan Timur Borneo Hingga Provinsi Kalimantan Selatan
dc.type Book
dc.type PeerReviewed


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Buku [1503]
    Repositori untuk bidang buku

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account