Pancasila sebagai alas nilai filosofis bangsa terus diuji dalam zamannya. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila juga diuji oleh diskursus dan pergerakan akar rumput yang menolak dan yang bertujuan untuk melencengkan nilai-nilai luhurnya. Ideologi komunis (kiri) mencoba membawa diskursus kenegaraan dalam tataran pertentangan kelas antara kubu kapitalis vis-à-vis proletarian, yang merupakan pemikiran khas Marxis. Golongan ‘Islam politik’ mengarahkan visi mereka untuk menjadikan Islam sebagai ideologi tunggal negara. Masih berbekas kuat dalam ingatan kolektif bangsa, bagaimana para pemimpin negara melencengkan Pancasila sesuai dengan tamsil kepentingan mereka sendiri: Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin, dan Soeharto dengan Ekonomi Pancasila dan banyak lagi program kerja Orde Baru yang semata ditambah kata ‘Pancasila’ setelahnya, namun sayangnya abai akan demokrasi. Fenomena politik diatas menjadi bukti bahwa Pancasila sangatlah rawan terhadap re-interpretasi penguasa. Tulisan ini mencoba untuk mencari titik temu antara Pancasila dengan multikulturalisme, dan sembari mencari format realistis untuk inklusi sosial dengan melakukan studi perbandingan dengan negara-negara multikultural lainnya. Pengalaman negara tetangga; Malaysia dan Singapura penting sebagai pengingat bahwa merawat keberagaman memerlukan ikhtiar yang nyata dan menyeluruh; tidak hanya sekedar terlihat elok dalam tataran teoritis-konseptual, namun juga harus mampu menjawab tantangan-tantangan teknis di lapangan. Malaysia telah mengajarkan kepada kita akan pentingnya pemerintahan yang aktif dan berani turun tangan dalam mengelola ketimpangan sosial di masyarakat dengan program affirmative action. Singapura mengajarkan kepada kita tentang tata kelola dan administrasi kewarganegaraan yang efektif dan berintegritas. Contoh-contoh positif dari kedua negara tersebut, sejatinya telah terparti dalam sila-sila Pancasila sebagai falsafah negara. Kata Kunci: Pancasila, Inklusi Sosial dan Multikulturalisme