Abstract:
Target Indeks Pembangunan Manusia indikator Kesejahteraan
tidak ditetapkan secara implisit dalam dokumen Perubahan
RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024, hanya pada
komponen pendidikan dan Kesehatan saja, sedangkan komponen
kesejahteraan tidak ditetapkan secara eksplisit, ada 5 skenario
yang ditawarkan dalam policy brief ini yang terkait dengan
Pencapaian target IPM dari komponen Kesejahteraan. Skenario 1
semua komponen pembentuk IPM disamakan dengan target
dalam RPJMD Perubahan, dan hasilnya Pengeluaran Perkapita
Disesuaikan (PPPk) lebih rendah dari yang sudah tercapai di tahun
2020 dan 2021, namun target pada komponen pendidikan cukup
berat untuk direalisasi. Skenario 2 beban komponen PPPk sudah
mulai terasa berat, ketika semua alokasi sumber daya
dioptimalkan pada komponen PPPk sedangkan komponen lainnya
tetap sama dengan capaian tahun 2021, maka kenaikan PPPk
pada tahun 2022 harus sebesar Rp.1.250.000,-/tahun. Skenario 3
beban komponen PPPk saat komponen RLS disesuaikan dengan
kondisi riil dan komponen lainnya tetap sama dengan capaian
tahun 2021, maka kenaikan PPPk tahun 2022 sebesar Rp.
1.220.000,-/tahun. Skenario 4 beban komponen PPPk saat
komponen RLS dan HLS disesuaikan dengan kondisi riil dan
komponen lainnya tetap sama dengan capaian tahun 2021, maka
kenaikan PPPk tahun 2022 sebesar Rp. 1.170.000,-/tahun.
Skenario 5 alokasi sumber daya pada semua komponen PPPk,
RLS, HLS, dan AHH, maka kenaikan PPPk tahun 2022 sebesar
Rp.850.000,-/tahun, hal ini menunjukkan bahwa dengan
mengubah komposisi capaian indikator pembentuk IPM beban
setiap OPD akan lebih ringan mengingat semua OPD bergerak
secara bersama-sama untuk mewujudkan pencapaian IPM
tersebut. Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
pengeluaran perkapita disesuaikan adalah Pemerintah Kabupaten
Tabalong membuat program dan kebijakan seperti membuka
lapangan usaha baru, memperbesar usaha yang sudah ada
dengan memudahkan akses pendanaan, membantu masyarakat
menciptakan wirausaha baru, membantu usaha yang terdampak
pandemi yang sudah bangkrut maupun masih bertahan,
melanjutkan program pemulihan ekonomi melalui BLT, menjamin
lancarnya distribusi barang, mempertahankan daya beli
masyarakat ditengah ancaman inflasi global.
