Policy Brief Indikator Kesejahteraan Kabupaten Tabalong

Abstract

Target Indeks Pembangunan Manusia indikator Kesejahteraan tidak ditetapkan secara implisit dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024, hanya pada komponen pendidikan dan Kesehatan saja, sedangkan komponen kesejahteraan tidak ditetapkan secara eksplisit, ada 5 skenario yang ditawarkan dalam policy brief ini yang terkait dengan Pencapaian target IPM dari komponen Kesejahteraan. Skenario 1 semua komponen pembentuk IPM disamakan dengan target dalam RPJMD Perubahan, dan hasilnya Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PPPk) lebih rendah dari yang sudah tercapai di tahun 2020 dan 2021, namun target pada komponen pendidikan cukup berat untuk direalisasi. Skenario 2 beban komponen PPPk sudah mulai terasa berat, ketika semua alokasi sumber daya dioptimalkan pada komponen PPPk sedangkan komponen lainnya tetap sama dengan capaian tahun 2021, maka kenaikan PPPk pada tahun 2022 harus sebesar Rp.1.250.000,-/tahun. Skenario 3 beban komponen PPPk saat komponen RLS disesuaikan dengan kondisi riil dan komponen lainnya tetap sama dengan capaian tahun 2021, maka kenaikan PPPk tahun 2022 sebesar Rp. 1.220.000,-/tahun. Skenario 4 beban komponen PPPk saat komponen RLS dan HLS disesuaikan dengan kondisi riil dan komponen lainnya tetap sama dengan capaian tahun 2021, maka kenaikan PPPk tahun 2022 sebesar Rp. 1.170.000,-/tahun. Skenario 5 alokasi sumber daya pada semua komponen PPPk, RLS, HLS, dan AHH, maka kenaikan PPPk tahun 2022 sebesar Rp.850.000,-/tahun, hal ini menunjukkan bahwa dengan mengubah komposisi capaian indikator pembentuk IPM beban setiap OPD akan lebih ringan mengingat semua OPD bergerak secara bersama-sama untuk mewujudkan pencapaian IPM tersebut. Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengeluaran perkapita disesuaikan adalah Pemerintah Kabupaten Tabalong membuat program dan kebijakan seperti membuka lapangan usaha baru, memperbesar usaha yang sudah ada dengan memudahkan akses pendanaan, membantu masyarakat menciptakan wirausaha baru, membantu usaha yang terdampak pandemi yang sudah bangkrut maupun masih bertahan, melanjutkan program pemulihan ekonomi melalui BLT, menjamin lancarnya distribusi barang, mempertahankan daya beli masyarakat ditengah ancaman inflasi global.