Konflik dapat terjadi karena perbedaan profesi. Sebab semua profesi memiliki budaya kerja, kode etik, dan standar operasional yang berbeda pula. Contoh kasus konflik akibat budaya profesi adalah antara wartawan dengan humas. Sebab keduanya meskipun selalu berhubungan tapi memiliki tugas dan peran yang kontras. Wartawan menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial sehingga kerap mengkritisi perusahaan. Sementara humas berusaha menjaga reputasi perusahaan melalui pembentukan citra positif di benak masyarakat, salah satunya memanfaatkan media. Konflik kepentingan tersebut dapat dihindari bila masing-masing menghargai budaya profesi. Tapi bila tetap terjadi konflik, humas harus memahami regulasi yang berlaku dalam rangka melindungi kebebasan pers yaitu UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, bukan melalui KUHP yang berpotensi mempertajam konflik. Sesuai UU Pers permaslahan dengan pers bisa diselesaikan melalui hak jawab, yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.Namun bila hak jawab tidak ditanggapi bisa langsung mengadu ke Dewan Pers yang dapat berperan sebagai mediator.Sebab fungsi Dewan Pers antara lain adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, serta mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Kata Kunci: Konflik Wartawan dan Humas