Penyelesaian sengketa kepailitan yang mengandung klausula arbitrase menimbulkan permasalahan tentang siapa yang berwenang untuk menyelesaikan apakah Pengadilan Niaga atau badan arbitrase. Pasal 303 UU Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa “pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terkait perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini”. Unsur dimaksud adalah : a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur b. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya