Dewasa ini di Indonesia, banyak sekali undang-undang yang lahir setelah KUHP yang mengatur tentang hukum pidana, selain memuat ketentuan hukum pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, juga memuat ketentuan beracara sendiri yang menyimpang dari KUHAP (hukum pidana formil). Dalam hal tindak pidana yang terkait dengan keuangan negara mempunyai ranah hukum tertentu, yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Begitu juga tindak pidana korupsi yang mempunyai rezim hukum tersendiri, namun masih belum jelas batasan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang keuangan negara dan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, hal tersebut masih berada dalam grey area.