studi komparasi implementasi dan tantangan kebijakan otonomi daerah di sumatera dan papua

Abstract

Tujuan artikel ini adalah menganalisis implementasi kebijakan otonomi daerah dengan mengambil kasus komparasi antara pulau Sumatera dan Papua. Metode penelitian menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dinilai tepat karena implementasi otonomi daerah bersifat multidimensi. Implementasi otonomi daerah di Sumatera dan Papua selama dua dekade terakhir masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan secara signifikan utamanya dalam mengurangi kemiskinan, dan menaikkan infrastruktur pendidikan, kesehatan serta ekonomi. Tingkat keberhasilan implementasi otonomi daerah di wilayah Sumatera dari aspek daya saing daerah adalah 18,30% dan belum cukup berhasil meningkatkan daya saing daerah dari segi PDRB per kapita. Selain itu, penerapan otonomi daerah utamanya di daerah konflik tingkat konflik di Aceh menurun secara signifikan setelah otonomi daerah diberlakukan. Sementara tingkat konflik di Papua meningkat secara signifikan setelah otonomi daerah diberlakukan, dari rata-rata 100 korban tewas per tahun pada periode 19992005 menjadi rata-rata 300 korban tewas per tahun pada periode 2006-2018. Di Sumatera,

khususnya

di Aceh, otonomi daerah berhasil karena melibatkan partisipasi dan konsensus dari semua pihak yang terlibat, termasuk mantan pemberontak, masyarakat sipil, dan pemerintah pusat. Di Papua, otonomi daerah gagal karena dilakukan secara sepihak dan otoriter oleh pemerintah pusat, tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat Papua.