| dc.contributor.author | Muhammad, Topan | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-19T22:58:54Z | |
| dc.date.available | 2023-06-19T22:58:54Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.identifier.uri | https://repo-dosen.ulm.ac.id//handle/123456789/32824 | |
| dc.description | LAPORAN PENELITIAN_MUHAMMAD TOPAN_IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PENGELOLAAN LISTRIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA_2021 | en_US |
| dc.description.abstract | Adanya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan oleh pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Berimbas pada munculnya daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang. Data menyebutkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah tertinggal mempunyai 214 desa dan listrik masih dikelola oleh swadaya masyarakat tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana peran serta pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam hal ini. Kemudian dimana adanya desa yang masih belum mempunyai akses listrik perlu mendapat dukungan dari Pemerintah. Sebagai daerah otonomi maka tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya dan energi terutama dibidang ketenagalistrikan. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pembangkit listrik didaerah sangat diperlukan. Arah penentuan kewenangan pembuat kebijakan tersebut adalah agar tercapainya prioritas pembangunan daerah tertinggal berupa penurunan angka ketidakseimbangan pembangunan. Kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri untuk menciptakan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangkit listrik untuk daerah tertinggal di Kab. Hulu Sungai Utara dan Menghasilkan rekomendasi kebijakan pengelolaan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal research dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis, namun tetap memakai cara analisis kualitatif. Kata Kunci : Pengelolaan Listrik | en_US |
| dc.description.sponsorship | LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | en_US |
| dc.publisher | LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | NOMOR DIPA;SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 | |
| dc.relation.ispartofseries | SK REKTOR;NOMOR 697/UN8/PG/2021 | |
| dc.subject | Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE | en_US |
| dc.title | IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PENGELOLAAN LISTRIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | en_US |
| dc.type | Other | en_US |