Repo Dosen ULM

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PENGELOLAAN LISTRIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Show simple item record

dc.contributor.author Muhammad, Topan
dc.date.accessioned 2023-06-19T22:58:54Z
dc.date.available 2023-06-19T22:58:54Z
dc.date.issued 2021-03
dc.identifier.uri https://repo-dosen.ulm.ac.id//handle/123456789/32824
dc.description LAPORAN PENELITIAN_MUHAMMAD TOPAN_IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PENGELOLAAN LISTRIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA_2021 en_US
dc.description.abstract Adanya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan oleh pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Berimbas pada munculnya daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang. Data menyebutkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah tertinggal mempunyai 214 desa dan listrik masih dikelola oleh swadaya masyarakat tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana peran serta pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam hal ini. Kemudian dimana adanya desa yang masih belum mempunyai akses listrik perlu mendapat dukungan dari Pemerintah. Sebagai daerah otonomi maka tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya dan energi terutama dibidang ketenagalistrikan. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pembangkit listrik didaerah sangat diperlukan. Arah penentuan kewenangan pembuat kebijakan tersebut adalah agar tercapainya prioritas pembangunan daerah tertinggal berupa penurunan angka ketidakseimbangan pembangunan. Kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri untuk menciptakan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangkit listrik untuk daerah tertinggal di Kab. Hulu Sungai Utara dan Menghasilkan rekomendasi kebijakan pengelolaan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal research dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis, namun tetap memakai cara analisis kualitatif. Kata Kunci : Pengelolaan Listrik en_US
dc.description.sponsorship LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT en_US
dc.publisher LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT en_US
dc.relation.ispartofseries NOMOR DIPA;SP DIPA – 023.17.2.677518/2021
dc.relation.ispartofseries SK REKTOR;NOMOR 697/UN8/PG/2021
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PENGELOLAAN LISTRIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account