Kajian Perubahan Badan Hukum dan Kelayakan Penyertaan Modal PD PAL Kota Banjarmasin

Abstract

Kajian ini dilakukan karena semua perusahaan daerah harus menyesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2017 termasuk PD PAL Badan hukum apa yang sesuai dengan kondisi saat ini dari PD PAL, apakah Perumda, Perseroda ataukah BLUD. Hasil kajian Tim, kondisi PD PAL secara finansial sangat berat, karena operasi perusahaan terus merugi sejak beridirnya perusahaan ini. Kerugian yang terus menerus ini akibat rendahnya jumlah pelanggan yang dilayaninya. Sementara ada mesin yang harus selalu beroperasi selama 24 jam yang menyebabkan tingginya biaya operasional. Selama kurun waktu sejak berdirinya, pertambahan pelanggan nyaris stagnan dan jaringan infrastruktur juga nyaris tidak dibangun sehingga cakupan pelanggan juga tidak bertambah. Dengan kondisi seperti ini, maka rekomendasi dari hasil kajian ini adalah dilakukan merger antara PD PAL dan PDAM. Beberapa pertimbangan utamanya adalah sebagai berikut: 1. PDAM saat ini memiliki cakupan layanan yang cukup tinggi yakni diatas 98% yang bisa dimanfaatkan oleh PD PAL untuk meningkatkan cakupan layanannya dengan ikut dalam satu manajemen dengan PDAM. 2. Kondisi APBD Pemerintah Kota cukup memungkinkan untuk menyediakan investasi bagi PD PAL saat ini.