Abstract:
Pencapaian sasaran target Indikator Makro Sosial-Ekonomi melibatkan penanganan secara lintas sektoral, sehingga terdapat masalah bagaimana dan lintas sektor OPD apa saja yang terlibat dalam penanganan program dan kegiatannya untuk mencapai target sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi tersebut. Perlu dilakukan identifikasi penanganan program dan kegiatan secara lintas sektor antar OPD yang bersesuaian dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang disusun dalam bentuk pendekatan Crosscutting.Tujuan dari kajian implementasi perangkat aplikasi kalkulator Indikator Makro Sosial-Ekonomi dan penyusunan Crosscutting Kabupaten Tabalong Tahun 2022 adalah: 1) menemutunjukkan cara dan prosedur perhitungan yang lebih cepat, tepat dan akuntabel tentang penentuan target Indikator Makro Sosial-Ekonomi dari tahun ke tahun secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dan 2) memperoleh gambaran yang logis dan rasional status peta pendistribusian tanggung jawab pencapaian target dan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah daerah yang relevan dan tidak relevan dengan visi dan misi pemerintah daerah.Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada penyusunan dokumen Crosscutting berdasarkan sasaran 6 Indikator Makro Sosial-Ekonomi. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data APBD Perubahan Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dan 2022 yang bersumber dari Bappedalitbang Kabupaten Tabalong. Teknik analisis yang diterapkan adalah dengan mengklasifikasikan pos-pos belanja daerah pada kelompok KEGIATAN menurut 6 sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi. Hasil pengklasifikasian dimasukkan ke dalam model Crosscutting yang sudah memuat database APBD Perubahan tahun 2021 dan 2022. Pemodelan menggunakan algoritma aplikasi Microsoft Excel 365.Hasil kajian menunjukkan Analisis Crosscutting pada APBD Perubahan tahun 2021 dan 2022 menghasilkan temuan sekitar 40,21% - 41,01% belanja daerah terkait dengan 6 sasaran Indikator Makro Sosial-Ekonomi secara lintas sektor. Alokasi belanja paling paling besar terkait dengan sasaran indikator Indeks Pembangunan Manusia pada rentang 20,69% - 24,07% dari seluruh belanja daerah. Berikutnya Pertumbuhan Ekonomi sekitar 11,17% hingga 16,12%, Kemiskinan 3,26% - 3,43%, Ketimpangan 0,31% - 1,37%, Tingkat Pengangguran Terbuka 0,11% - 0,47%, dan Inflasi 0,06% - 0,16%. Indikator Makro Sosial-Ekonomi tahun 2021 yang realisasinya belum mencapai target RPJMD perubahan dialami oleh indikator dengan sasaran alokasi belanja daerah yang kecil maupun besar. Indikator yang capaiannya belum memenuhi target RPJMD adalah Inflasi dan Persentase Penduduk Miskin. Alokasi anggaran terkait kedua indikator tersebut untuk tahun 2021 sebesar 0,06% dan 3,43% dari total belanja daerah. Sedangkan alokasi pengeluaran terkait IPM sebanyak 24,07% tetapi belum dapat mencapai target RPJMD untuk tahun 2021.
