Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Alternatif proyeksi capaian indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan Rekomendasi yang terdiri atas (1) Sasaran (2) Strategi dan arah kebijakan (3) Outcome/Program (4) Kegiatan dan (5) Instansi pelaksana