PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI

Abstract

Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumpu pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografis bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam astra gatra. Potret wilayah perbatasan dapat dipandang dari tiga aspek yakni secara geografi, demografi dan Sumberdaya Alam. Orientasi pembangunan Indonesia saat ini adalah daratan yang bertolah belakang hakekat geografis sebagai negara kepulauan. Negara Maritim adalah sebuah negara yang tulang punggung eksistensinya, pengembangannya, kebesaran dan kejayaannya tertumpu pada kekuatan maritim. Artinya, Negara Kepulauan ini harus dilihat secara geografis beserta segala aspek didalamnya. Pendekatan geografis harus memperhatikan kondisi obyektif potensi dan hal-hal lain yang nanti dalam proses membangun negara maritim akan mampu menjadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berorientasi ke darat menjadi Negara kepulauan yang mendasarkan pada potensi maritim, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan, sebenarnya harus dilengkapi dengan satu aspek lagi yaitu hukum. Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis merupakan Negara kepulauan yang berciri Nusantara diawali dengan kesamaan tekad, pola pikir, membangun konsepsi nasional dan desiminasi, mengubah orientasi pembangunan, menetapkan UNCLOS sebagai acuan, memperhatikan 4 fungsi vital laut (integrasi territorial, sarana transportasi, sumberdaya alam, Hankam)